Selamat datang di FK GTT-PTT Kebumen
Loading…

Upah Minimum Guru (UMG)




Arta Handayani harus bangun sebelum subuh. Dia harus menggoreng pisang, mendoan, bakwan utnuk dititipkan di kantin sekolah tempat dia mengajar. Pukul tiga dini hari ia sudah meracik bumbu untuk diurap ke dalam bahan-bahan yang hendak dimasaknya.

Usai masak, pukul enam dia mnagyuh sepeda kumbangnya. Sekalian berangkat mengajar dia membawa barang daganganya tersebut. Pekerjaan itu dijalaninya hampir lima tahun. Tepatnya, semenjak ia mulai mangajar sebagai guru honorer disalah satu SD Grobogan. Arta menjalaninya dengan tekun. Walau paras tersenyum, hatinya tetap berteriak; kapan gaji guru honorer bisa menopang hidupnya.

Ironis memang bila ijazah S1 gaji honornya berkisar antara 250.000 – 300.000/bulan. Sedangkan buruh pabrik yang berijazah SLTA, gajinya standar UMR. Apalagi tanggungjawab guru adalah mencerdaskan siswa. Apa bisa maksimal bila nyambi jual gorengan di kantin sekolah.
Bekerja sebagai guru honorer di negeri ini memang menyedihkan. Disatu sisi kehadiran mereka sangat dibutuhkan tetapi status mereka tidak ada kepastian, penghasilannya memprihatinkan.

Guru Komponen Utama Pendidikan
Guru merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Setinggi apapun pemenuhan standar pendidikan selain guru, tidak akan dapat terselenggara sebuah pendidikan tanpa guru, dan tidak akan berarti banyak apabila standar guru tidak terpenuhi baik dari jumlah, kualifikasi, kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Guru honorer sebenarnya adalah pahlawan dalam mengatasi kekurangan guru ternyata tidak memperoleh perhatian yang layak dari pemerintah, bahkan nyaris terabaikan. Mereka tidak diberikan status yang jelas, tidak diberi jaminan penghasilan yang pantas, apalagi fasilitas lainnya padahal kerja dan beban hampir sama seperti guru tetap.

Berpuluh puluh tahun nasib mereka tidak diperhatikan, kepastian status tidak ada, bahkan mereka yang  masuk K2 gagal tes CPNS dan usia sudah 40 tahun sudah tidak dapat mendaftar lagi sebagai CPNS.

Standarisasi Penghasilan dan Jaminan Kesejahteraan
Setelah mennstandarisai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja Sudah saatnya Indonesia menstandarisasi penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial seorang guru. Karena guru yang melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan per undang-undangan selayaknya memperoleh hak sebagaimana diatur dalam UU Guru dan Dosen Pasal 14 bahwa guru berhak : memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
Sekalipun belum sama tetapi minimal di atas kebutuhan hidup  minimal, melalui standar upah minimum guru,ditambah tunjangan profesi satu kali gaji pokok PNS. Dengan demikian tidak ada lagi demo-demo menuntut PNS segera, dan yang telah mengabdi lama dapat tenang melanjutkann pengabdiannya sebagai guru. Selanjutnya pemerintah dapat mengangkat guru-guru sesuai kebutuhan tanpa harus menghadapi tuntutan/demo guru honorer.

Derap Guru Jateng, Edisi 170, Maret 2014

Terkait Tenaga Honorer, Tanggung Jawab Ada di Daerah


Melalui analisis yang mendalam dengan memperhatikan berbagai aspek, akhirnya pemerintah hanya mengangkat 30 persen CPNS hasil seleksi dari pegawai honorer kategori II (K2). Dengan hanya mengangkat 30 persen lulusan test seleksi CPNS, masih menyisakan 70 persen honorer K2 yang tersebar di pelbagai daerah.

MENTERI Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Azwar Abubakar dalam berbagai kesempatan mengatakan, menjadi PNS bukanlah segalanya. Setiap kebijakan yang diambil pasti ada konsekuensinya, dan dalam hal ini pemerintah sudah bijaksana dengan mengangkat 30 persen tenaga honorer menjadi PNS.

Mereka adalah yang lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD). Dengan hanya 30 persen yang direkrut, boleh jadi mereka adalah yang paling kompeten dibandingkan sisanya yang 70 persen itu. Menurut Azwar, pemerintah sudah tegas mengatur tentang tenaga honorer dalam PP 48/2005 jo PP 43/2007 bahwa dilarang mengangkat tenaga honorer. Pengangkatan honorer paling akhir pada 2005.

Dengan demikian, 70 persen tenaga honorer yang gagal lolos seleksi, kelanjutannya diserahkan ke daerah. Membludaknya tenaga honorer ini menurut penelitian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi akibat daerah masih mengangkat tenaga honorer lagi dengan berbagai pertimbangan termasuk politis. Dan yang membuat kondisi ini menjadi semakin parah adalah peran oknum tertentu yang memanipulasi data tenaga honorer.

Mereka yang direkrut setelah diberlakukannya peraturan tersebut di atas, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah telah bekerja sebelum pelarangan perekrutan tenaga honorer.

Akan dimasukan dalam UU ASN dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Lalu bagaimana nasib para tenaga honorer setelah dikembalikan ke daerah-daerah? Apakah mereka akan diputus di tengah jalan? Kemen PAN-RB memberikan alternatif, yang mana alterbatif tersebut sesuai dengan amanat RUU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Terkait dengan tenaga honorer yang tersisa, instansi pemerintahan dapat mempekerjakan mereka dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk PPPK mekanisme perekrutannya ada perbedaan tersendiri, dibandingkan dengan tenaga honorer.

PPPK punya hak yang sama dengan PNS tapi tidak ada pensiun
Untuk bisa merekrut PPPK tidak bisa dilakukan dengan mudah. Harus ada perhitungan yang tegas dan jelas, karena PPPK mempunyai hak yang sama dengan PNS bedanya hanya pada pensiun saja.

Jadi tidak bisa yang tidak lolos tes CPNS, akan otomatis direkrut menjadi PPPK. Dengan demikian 70 persen tenaga honorer masih harus bertarung lagi, adu kompetensi untuk bisa menjadi PPPK. Tujuan pemerintah memang baik, yaitu agar mereka yang jadi PPPK pun adalah sosok yang kompeten untuk melayani publik.

Kesalahan Pihak Pemerintah Daerah
Dengan nasib tenaga honorer yang diserahkan kepada daerah, maka nasib mereka juga ditentukan sejauh mana keprofesionalan Pemkot atau Pemkab yang menaungi mereka. Pemkab atau Pemkot yang mengangkat mereka, setelah larangan pengangkatan tenaga honorer diberlakukan harus bertanggungjawab paling utama.
Disaat nasib tenaga honorer masih belum pasti, karena salah nomenklatur pada APBD 2013 Kota Semarang, tunjangan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) tidak dapat dibayarkan. Dengan tidak dapat dibayarkannya tunjangan GTTdan PTTini bukti kelalaian atau lebih tepatnya ketidakprofesionalan Pemkot.
Sebagai pembina pemda, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jelas sangat menyesalkan kejadian tersebut. Kejadian yang sangat merugikan GTT dan PTT tersebut harus segera diselesaikan.
”Berkaitan dengan hal tersebut Pemkot Semarang didesak segera berkonsultasi dengan Kemendagri dan instansi pengawasan terkait, supaya segera dapat mengambil langkah selanjutnya yang tidak bertentangan dengan hukum,” kata Kapuspen-Juru Bicara Kemendagri Restuardy Daud kepada Suara Merdeka. Penyelesaian masalah ini menurut Ardy tidak bisa serta merta melalui mekanisme bansos dan hibah , karena bansos itu untuk mengatasi kerawanan sosial, dan hibah itu harus ada naskah perjanjian hibah.
Dengan demikian bansos dan hibah perlu dikaji ulang kembali. Jadi dengan dikonsultasikan ke Kemendagri, maka akan dipilih langkah yang tepat dengan memanfaatkan ruang APBD perubahan.

suaramerdeka, 6/01/2014

Pendataan GTT PTT

Menindaklanjuti surat dari Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen, Nomor : 800/7017/2013 tanggal 20 Desember 2013, setiap sekolah untuk mendata GTT dan PTT yang ada di unit kerja dengan ketentuan sbb :
  1. Data GTT dan PTT dengan menggunakan format sebagai berikut klik di sini
  2. Melampirkan berkas (rangkap 2) sebagai berikut :
  • Foto copy SK Pengangkatan Pertama
  • Foto copy SK Pembagian Tugas Mengajar Semester 1 tahun 2013/2014
  • Foto copy SK Ijazah Terakhir dilegalisir
     3. Data dikirim ke UPT/Dinas dalam bentuk soft copy dan hard copy paling lambat 2 Januari 2014

Tok Tok Tok! Paripurna DPR Sahkan UU ASN

 
Paripurna DPR RI, Kamis (19/12), akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi UU, setelah Pimpinan Paripurna, Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo, mengetok palu mendapat persetujuan dari anggota dewan yang hadir.

Sebelum disahkan menjadi UU hari ini, RUU ASN yang merupakan inisiatif DPR sudah mengalami pasang surut pembahasan, dan dari kalangan intern pemerintah cukup banyak mendapatkan resistensi. Hasil akhirnya, UU ASN yang terdiri dari 15 Bab, 141 pasal yang sudah dibahas selama 10 kali masa persidangan itu final dibahas.

Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar, mengatakan keberadaana UU ASN akaan mampu menciptakan birokrasi yang baik dan melayani. UU ini akan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis dapat tercapai.

"UU ASN akan membangun kultur birokrasi yang profesional, transparan, akuntable, bersih dan bertanggungjawab serta dapat menjadi pelayan masyarakat, abdi negara, contoh dan teladan," kata Agun saat membacakan pendapat akhir komisi II.

Selain itu, Agun menilai UU ASN mampu mengurangi dan menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan. Sehingga akan terwujud negara yang memiliki most improved bureuacracy.

"Aparatur negara akan mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi serta meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi," katanya meyakinkan.

Hal penting dalam UU ASN ini di antaranya mengatur batas usia pensiun seorang PNS. Bagi pejabat administrasi PNS, batas usia pensiun yang semula 56 tahun diperpanjang menjadi 58 tahun. Bagi pejabat pimpinan tinggi (eselon I dan II) adalah 60 tahun.

Sedangkan batas usia pensiun bagi pejabat fungsional disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan. UU ini juga mengharuskan dibentuknya sebuah komisi,  yakni Komisi ASN, yang tugasnya mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, mengawasi, mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, kode etik perilaku pegawai ASN atau PNS.

Setelah mendengar paparan Ketua Komisi II DPR, Pramono yang memimpin rapat langsung menanyakan ke peserta sidang apakah RUU ASN dapat disahkan jadi UU, anggota pun menjawah serentak. "Sah" jawab anggota dewan yang hadir.

Ketukan palu tanda disahkannya RUU ASN jadi UU diiringi kelakar pimpinan rapat dengan menyindir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB), Azwar Abubakar, yang juga menteri asal Partai Amanat Nasional.

"Kita berikan kesempatan kepada menteri yang benar-benar PAN, Pendayaagunaan Aparatur Negara, tapi benar-benar PAN dengan RB. Jangan sampai salah baca ARB," ujar Pramono, disambut tawa peserta sidang.
jpnn, 19/12/2013

Usulan Anggaran GTT PTT 1 Miliar Tidak Masuk APBD



Dana 1 miliar yang diusulkan untuk kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) ternyata tidak masuk dalam APBD yang ditetapkan pada rapat paripurna  DPRD Kabupaten Kebumen Rabu, 18 Desember 2013.


Sekretaris Forum GTT PTT Kabupaten Kebumen Sunarto, langsung menanggapi hal tersebut. Menurutnya, sejak awal janji Pemkab Kebumen dan legislatif terkait munculnya angka 1 miliar itu dengan risalah susulan sebagai bahan evaluasi ke gubernur Jawa Tengah. “Jadi, dana Rp 1 Miliar itu tidak berdiri sendiri karena merupakan hasil pembiacaraan bersama untuk dikeluarkannya kebijakan lokal” katanya.
Berarti pula dengan tidak masuknya Rp 1 milioar itu telah mengesampingkan hasil pembicaraan bersama tersebut. “Begitu juga konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semarang pun ditinggalkan”.
Bentuk hibah

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen Dra. Halimah Nurhayati MAP yang dihubungi secara terpisah mengaku masih terus memperjuangkan aspirasi dari para GTT PTT di Kebumen. Tidak masuknya RP 1 miliar dalam APBD saat ini, bukan berarti akhir dari segala-galanya.


“Kami melihat masih ada peluang. Arahnya nanti akan dialokasikan dana untuk kegiatan sekolah dalam bentuk hibah”, kata politisi Golkar ini. Karena itu, perlu ditindaklanjuti validasi data dari dinas terkait. “Kami berharap validasi data bisa dilakukan secepatnya”.

Rapat paripurna kemarin dihadiri Bupati Buyar H. Winarso, SE. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Ir. Budi Hianto Susanto itu menetapkan Perda tentang APBD Kabupaten Kebumen tahun 2014. Total APBD Kebumen tahun 2014 sebesar Rp 1,7 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya hanya Rp 1,5 triliun.

suaramerdeka, 19-12-2013
 
Home | On Facebook | Profil
Copyright © 2012. FK GTT PTT KEBUMEN - All Rights Reserved
Published by Admin FK GTT PTT Kebumen
Support by Maskolis
***** Guru adalah pejuang pendidikan *****