Selamat datang di FK GTT-PTT Kebumen
Headlines News :
Home » » PP 74/2008 Perlu Segera Direvisi

PP 74/2008 Perlu Segera Direvisi

Oleh : Admin | Kamis, 17 Januari 2013

JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru. Diharapkan, perubahan PP tersebut dapat semakin memperkuat peran dan keberadaan guru.

Pengurangan Beban Ajar Guru dari 24 jam  menjadi 18 jam
”Guru-guru sudah menunggu agar PP itu disahkan karena akan semakin memberikan keuntungan bagi guru, salah satunya tentang beban mengajar guru,” ujar Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo, saat jumpa pers di Gedung Guru, kemarin.

Dia mengaku telah mengusulkan kepada pemerintah untuk mengurangi beban mengajar guru, dari 24 jam tatap muka menjadi 18 jam tatap muka, dalam seminggu. Syarat beban mengajar itu juga menjadi salah satu syarat pokok bagi guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi.

”Nanti beban guru itu juga akan mengakui tugas sebagai wali kelas, pembimbing ekstrakulikuler, dan pembimbing kesiswaan. Jadi yang dihitung bukan hanya mengajar di depan kelas saja,” terangnya.

Sertifikasi Hanya dengan portofolio
Dikatakan, PP 74 itu juga mengatur tentang sertifikasi guru yang hanya dengan portofolio. Padahal saat ini proses sertifikasi guru telah berubah. Para guru harus mengikuti uji kompetensi awal (UKA) sebelum dinyatakan lulus untuk mengikuti PLPG.
”Karena itu, sangat mendesak dan harus diatur kembali,” imbuh anggota DPD dari Provinsi Jawa Tengah itu.

Standar Penghasilan Guru
Sulistiyo juga mengatakan, dalam revisi PP tersebut diharapkan juga akan mengatur tentang standar penghasilan guru. ”Sudah ada aturan perundangan yang mewajibkan guru mendapat penghasilan di atas upah minimun. Pemerintah juga harus menegaskan akan perlindungan guru, terutama dari politik daerah,” tegasnya.

Tidak dapat dimungkiri, guru kerap dijadikan objek atau korban politik di daerah. Para kepala daerah, lanjut Sulistiyo, kerap berlindung di balik Undang-Undang Otonomi Daerah.

”Padahal guru sudah memiliki undang-undang sendiri. Karena itu, guru harus diatur berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, bukan Undang-Undang Otonomi Daerah,” tegasnya.
Terkait dengan organisasi profesi guru, menurutnya, berbeda dari organisasi guru. Sebab, organisasi profesi guru harus benar-benar menjamin martabat para guru dan dapat menjangkau seluruh daerah. ”Kepengurusannya harus sampai di tingkat kabupaten/kota karena logikanya, guru ada di daerah,” terangnya.

Saat ini, sejumlah organisasi guru merasa terganggu oleh rencana perubahan PP 74. Perubahan tersebut dinilai akan memberangus kebebasan dan ruang gerak dari organisasi guru.

”Kalau misalnya organisasi guru itu belum sempurna, silakan kembangkan dan perbaiki sampai memenuhi syarat untuk menjadi organisasi profesi guru. Tapi jangan menurunkan aturan yang justru akan merendahkan martabat guru,” pungkasnya.

Share this post :

Poskan Komentar

 
Home | On Facebook | Profil
Copyright © 2012. FK GTT PTT KEBUMEN - All Rights Reserved
Published by Admin FK GTT PTT Kebumen
Support by Maskolis
***** Guru adalah pejuang pendidikan *****