Selamat datang di FK GTT-PTT Kebumen
Headlines News :
Home » , » Ini Surat Penegasan Mendagri Tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer Setelah 2005

Ini Surat Penegasan Mendagri Tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer Setelah 2005

Oleh : Admin | Kamis, 28 Maret 2013

       
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013
menegaskan tentang larangan pengangkatan tenaga honrer setelah tahun 2005 kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia, berikut isinya : 
  1. Di jajaran instansi pemerintah di seluruh Indonesia telah ditegaskan dengan dilarang mengangkat tenaga honorer sejak tahun 2005 hal ini di tekankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Pasal 8   yang berbunyi :  
    "Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 dan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 ditegaskan kembali "Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."
  2.  Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami tegaskan bahwa :
    •  Gubernur dan Bupati/Walikota di larang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya
    • Pemerintah tidak akan mengangkat lagi tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
    • Bagi Gubernur, Walikota/Bupati yang masih melakukan pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya, maka konsekuensi dan dampak pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.  
      Download Surat Edaran Mendagri di sini ..
      Lihat PP No 48 Tahun 2005 Pasal 8?? ya klik di sini ...  

Baca juga :

    Share this post :

    + komentar + 4 komentar

    Anonim
    28 Maret 2013 22.48

    pk menteri ko gk bleh mngangkt tnga honorer sih Pk?lh ap pmerintah bsa menyediakn kebutuhan guru di skolah2?byak sklh yg kekurangan guru, kmi ini dibtuhkan pk di skolah2...

    Anonim
    3 Juni 2013 13.15

    Itulah pjbat yg tdk pnya hati nurani,seandainya dia turun langsung ke lokasi di daerah plosok melihat tnaga wiyata bakti yg mengabdi dngn gji dibawah minim apkh msih dikatakn arif mengeluarka surat dilarang mengangkat honor? Pak pjabat yg duduk di kursi empuk pusat..sharuznya tau bahwa pns yg di pelosok bnyak yg mengurus surat pndah dan yg tggl hanya gtt sk kepsek dan komite yg brtahan.knapa bpk pjabat seenaknya mmbuawat pp tanpa melihat lnsung sikonnya ke lokasi,mgkin bpk2 mentri tkut brjalan kaki jauh ea,krna di plosok sulit tranportasi...tolonglah pikirkanlah bijaksanalah dlm membuat peraturan..

    16 September 2013 23.27

    eraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Pasal 8 yang berbunyi : "Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

    Kesimpulan :

    Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, berarti pengangkatan tenaga Honorer masih diizinkan jika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

    16 September 2013 23.41

    Kenyataannya teman-teman Honorer dari Jalur K1 , pada umumnya Surat Keputusan pengakatannya hanya cukup ditanda tangani oleh Kepala Dinas, bukan Bupati, tapi toh bisa berhasil menjadi CPNS. Ternyata peraturan tinggal peraturan, sepertinya hanya sekedar untuk menakut-nakuti para Honorer. Sepertinya teman-teman Honorer masih dibutuhkan, tapi nasibnya diabaikan.

    Poskan Komentar

     
    Home | On Facebook | Profil
    Copyright © 2012. FK GTT PTT KEBUMEN - All Rights Reserved
    Published by Admin FK GTT PTT Kebumen
    Support by Maskolis
    ***** Guru adalah pejuang pendidikan *****